Luncurkan Bantuan Pemprov, Bupati Serang Minta JPS Dibelikan Sembako

Serang,- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meluncurkan penyaluran bantuan jaminan pengaman sosial (JPS) Pemprov Banten bagi masyarakat terdampak covid-19 di aula Kantor Kecamatan Kibin, Rabu (3/06/2020). Tatu mengimbau kepada masyarakat penerima bantuan agar menggunakannya untuk kebutuhan pokok.

“Bantuan tunai dari Provinsi disalurkan melalui Bank BRI, ini oleh masyarakat harus (dibelanjakan) bentuk sembako, tidak boleh untuk yang lain,” ujar Tatu kepada wartawan uai launching.

Menurutnya, kondisi pandemi covid-19 hingga kini masih berlangsung dan belum diketahui kapan akan berakhirnya. Sedangkan, tidak sedikit masyarakat terdampak dari yang mempunyai penghasilan, menjadi tidak mempunyai penghasilan. “jadi (bantuan) ini harus untuk sembako,” ucap Tatu.

Tatu menjelaskan, untuk jumlah warga yang mendapatkan bantuan JPS dari v Banten sebanyak 56.100 keluarga. Namun, dari jumlah tersebut ada 16 ribu data yang harus di verifikasi ulang karena dobel Nomor Induk Kependudukan (NIK) salah satunya. “Dari 16 ribu yang harus di verifikasi karena NIK ganda, 10 ribu diantaranya sudah klir selesai di perbaiki,” terang Tatu.

Hadir pada launching tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana, Kepala Dinsos Kabupaten Serang Ahmad Saepudin, perwakilan Bank BRI, Camat Kibin Imron Ruhyadi, para kepala desa (kades) se Kecamatan Kibin, dan puluhan penerima bantuan.

Sekadar diketahui, sejumlah bantuan untuk masyarakat Kabupaten Serang yakni, bantuan sosial tunai (BST) Kemensos untuk 110.015 keluarga berupa uang tunai, bantuan Pemprov Banten untuk 56.100 keluarga berupa uang tunai, dan bantuan Pemkab Serang berupa kebutuhan pokok untuk 48.800 keluarga. Untuk bantuan Pemkab Serang dibagi menjadi tiga tahap.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Nurhana mengatakan, untuk penyaluran bantuan Pemprov Banten di Kabupaten Serang merupakan tahap pertama. “Kita selesaikan penyaluran tahap pertama dulu yang belum sampai 50 persen,” ujarnya.

Sedangkan terkait 16 ribu data KK yang bermasalah dari total 56.100, Nurhana memastikan akan tetap mendapatkan jika memang kuotanya sudah ada dan persyaratannya memenuhi. “Karena saat ini data tersebut masih dalam perbaikan, nanti jika sudah selesai akan dimasukan kembali datanya. Yang penting kuotanya segitu, kita kasih,” katanya. (Imat)