Menakar Ulang Biaya Politik Dalam Sistem Pemilu di Indonesia

Oleh: Dede Qodrat Alwajir

Kenapa biaya politik menjadi begitu mahal di masyarakat Indonesia. Ini seperti menjadi keluhan bagi siapa saja yang menjadi stakeholder politik. Yang menyebabkan kebijakan publik di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sehingga, biaya politik menjadi beban terhadap sistem politik. Proses politik menjadi tidak murni, karena banyak dipengaruhi oleh politik uang. Lalu seperti apa masalah yang bisa kita definisikan. Berikut diantaranya.

Satu, Jeda pemilihan umum terlalu lama. Bahkan jaraknya terlampau lama, sampai lima tahun. Hal ini memungkinkan, mereka yang dipilih lupa turun kembali ke masyarakat. Begitu juga mereka yang memilih lupa dengan siapa yang dipilih.

Dua, Anggota DPR/DPRD yg terpilih, memiliki anggapan yang umum yaitu cukup dengan membeli suara dengan yang mereka bisa mempengaruhi masyarakat. Sehingga tak perlu capek-capek turun ke masyarakat.

Tiga, Perjuangan politik, bukan lagi perjuangan murni untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Seringkali mereka yang gabung di politik bermotif mengamankan bisnis. Sehingga, aktifitas DPR seharusnya disibukkan oleh memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun justru disibukan dengan melindungi bisnis.

Dari tiga persoalan diatas, diperlukan langkah kongkrit, agar sistem politik Indonesia bisa menjadi sistem politik yang melahirkan politisi ideal. Politisi yang memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian langkah kongkrit yang diusulkan penulis adalah Kita harus ingat, proses mencoblos itu tidak lama, hanya lima menit. Namun dampak nya lima tahun. Oleh karena itu, masyarakat harus menganggap proses politik adalah proses biasa saja. Sehingga pemilih tidak merasa mereka harus dibayar dalam proses nya. Dan politisi tidak terbebani dengan biaya yang harus merek keluarkan.

Selain itu, harus ada politisi yang berani membongkar kebiasaan ini. Berani melawan arus. Tentu keberanian ini harus ditunjang oleh organisasi pemilih yang kuat dan idealis. Sehingga biaya politik menjadi murah. Jika bisa didorong menjadi nol.

Terakhir, Mereka yang diberikan amanah utk menjadi wakil rakyat, sebisa mungkin bersuara nyaring di rapat rapat DPR agar kepentingan masyarakat menjadi urusan publik yang harus diselesaikan. Sehingga rakyat tau apa yang mereka lakukan di gedung wakil rakyat. Dengan tahu aktivitas kepercayaan terhadap wakil rakyat akan semakin tinggi. Dan pada ujungnya kita bisa terlepas dari lingkaran setan sistem pemilu yang hanya mengandalkan kapital.

Selamat mencoba.

Penulis adalah Direktur Spectrum Data Indonesia dan Dosen di Universitas Bina Bangsa