BERITA

Sikapi Penghapusan Ditjen PAUD dan Dikmas, Pegiat Pendidikan Non Formal Audiensi Dengan DPRD

28 Desember 2019 2 min read

Serang,- Mahasiswa dan Masyarakat pegiat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melakukan audiensi dengan Wakil Ketua III DPRD Kota Serang, Hasan Bashri, terkait penghapusan Ditjen PAUD dan Dikmas. Mereka berharap DPRD Kota Serang, mampu menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.

Salah satu perwakilan Mahasiswa, Wandi, mengatakan bahwa Perpres nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengancam kesejahteraan pendidikan masyarakat.

“Perpres No 82 tahun 2019 bukan hanya tentang pemformalan NFE, tapi juga kesejahteraan pendidikan masyarakat itu sendiri,” ujarnya saat di ruang Wakil Ketua III DPRD Kota Serang, Jumat (27/12/19).

Wandi juga mengatakan, integrasi pendidikan formal dan nonformal sebagaimana tercantum dalam Perpres nomur 82 tahun 2019 bukanlah langkah yang tepat. Ia mengatakan hal ini karena ketidakpahaman birokrat tentang konsep pendidikan Non formal.

“Akhirnya dalam pengambilan kebijakan membawa dampak yang buruk dalam dunia pendidikan di Indonesia kedepan,” ucapnya.

Bukan hanya peleburan pendidikan Non Formal yang masuk kedalam sistem formal, lanjutnya, tetapi dampak itu juga berpengaruh pada pelatihan dan vokasi yang semakin bias keberadaannya.

“Nomenklatur yang ditetapkan sangat tidak relevan dan bertentangan dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia bahwa pendidikan terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non formal,” tegasnya.

Sementara itu, Hasan Bashri mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi perjuangan dari aktivis pendidikan non formal dan masyarakat. Menurutnya, argumen yang disampaikan memang relevan dengan kondisi di lapangan.

“Saya berbicara kondisi lapangan ya. Anak saya pun salah satu peserta didik non formal. Jadi memang tidak bisa disamakan, semua memiliki kelebihan masing-masing,” ujarnya.

Ia mengatakan, DPRD Kota Serang memang tidak memiliki kuasa untuk merubah kebijakan pemerintah pusat. Namun Hasan mengaku akan berkoordinasi dengan partainya di Provinsi dan pusat agar dapat mengakomodir aspirasi yang disampaikan aliansi.

“Kita sinergi saja ya, teman-teman aliansi silahkan melakukan perjuangannya, saya juga akan berusaha dengan partai saya untuk mengakomodir aspirasi dari teman-teman,” tuturnya. (Arr)