Walikota Serang Tolak Usulan Kompensasi Masyarakat

SERANG,- Audiensi antara perwakilan masyarakat Kelurahan Cilowong dengan pemerintah kota serang kembali tidak membuahkan hasil. Besaran kompensasi yang diajukan masyarakat sebesar 10 persen dari nilai kerjasama Rp2,5 miliar tidak dapat dikabulkan oleh Pemkot Serang.

Pertemuan antara masyarakat Cilowong dengan Pemkot Serang membahas soal protes kerjasama pengolahan sampah dengan Pemkot Tangsel. Pertemuan berlangsung cukup lama sejak pukul 13.00 WIB hingga pukul 16.21 WIB dan berjalan tertutup.

Salah satu perwakilan masyarakat Kelurahan Cilowong, Edi Santoso mengatakan, alotnya proses negosiasi antar pihaknya dengan pemkot serang lantaran pengajuan masyarakat terkait besaran nilai kompenasis yang belum disepakati.

“Bagi kami keberadaan TPS Cilowong itu sangat tidak seimbang, masyarakat hanya diberikan Rp200 ribu per orang, makanya kita ingin persentasi yang jelas,” katanya saat ditemui di Puspemkot Serang, Senin (25/10/2021).

Menurutnya, masyarakat sendiri mengajukan sebesar Rp2,5 Miliar atau sekitar 10 persen dari nilai kontrak kerjasama pengelolaan sampah antara Pemkot Serang dengan Pemkot Tangsel. Itu semua untuk kompensasi bagi masyarakat kelurahan Cilowong yang pendistribusian nya diberikan kepada 21 rt yang ada

“Kalau memang nilainya tidak bisa memenuhi kesejahteraan masyarakat ya tidak bisa. Kemarin kan pak wali waktu berkunjung kesana, pak kabid mengatakan jika CSR itu sekitar 10 persen. Kita ingin CSR itu penuh saja diserahkan kepada masyarakat,” katanya.

Masyarakat juga meminta agar pengiriman sampah dari tangsel dapat dilakukan pada waktu malam hari saja. “Pendistribusian nya jdi harus malam hari untuk sampah tangsel. Kalau sampah dari kota serang boleh lah siang juga,” tegasnya.

Lebih lanjut Edi mengatakan akan kembali melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas besaran nominal kompensasi sebelum akhirnya kembali bernegosiasi dengan pemkot serang. “Penyetopan juga masih akan terus berlangsung sampai dengan adanya kesepakatan,” ujarnya.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, ada sepuluh permintaan atau tuntutan dari masyarakat kepada Pemkot Serang. Namun ada satu tuntutan yang belum bisa dipenuhi dan disepakati antara kedua belah pihak.

“Jadi ada satu yang belum ada kesepakatan, terkait kompensasi, karena mereka (masyarakat) mintanya (dibayar) selama satu tahun,” katanya, saat ditemui di Aula Setda Kota Serang, Senin (25/10/2021)

Padahal, lanjut Syafrudin, kerja sama pengiriman sampah antara Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) dengan Pemkot Serang baru dilakukan pada September 2021. Sehingga Pemerintah Kota Serang hanya menyiapkan dana kompensasi sesuai dengan berjalannya kerja sama tersebut. “Jadi belum ada kesepakatan, dan akan dilanjutkan pada Rabu (27 Oktober) untuk dibahas kembali soal pemberian kompensasi,” ujarnya.

Berdasarkan negosiasi dan rapat pembahasan bersama Ketua RT di Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, sudah disepakati besaran dana kompensasi bagi masyarakat, yakni Rp2,5 miliar pertahun.

“Jadi nilainya sudah disepakati, tapi pemberiannya yang belum disepakati. Karena Tangsel ini mulainya dari September sampai Desember, sedangkan mereka minta dari Januari hingga Desember,” ucapnya.

Permintaan itu pun belum disanggupi oleh Pemkot Serang, karena dana yang ada saat ini tidak mencukupi. Sebab, dana yang diberikan oleh Pemkot Tangsel untuk kompensasi warga dihitung berdasarkan dimulainya kerja sama tersebut. “Kalau umpamanya dari Januari sampai Desember, kami uangnya tidak ada. Karena kami hanya menyiapkan dari September sampai Desember,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang Roni Yurani mengatakan, masyarakat meminta uang kompensasi sebesar Rp1,047 miliar minta dibayarkan tunai dalam waktu dekat ini.

“Sementara uang yang ada di kami ini kan sesuai progres, hanya ada di kas Rp367 juta. Namun berdasarkan estimasi, hingga Desember kalau pengiriman sampah lancar pemkot akan menerima sebesar Rp847 juta, ditambah uang kompensasi, jadi total Rp1,047 miliar,” katanya.

Padahal, sesuai dengan kesepakatan awal uang kompensasi diberikan pada akhir tahun. Namun, masyarakat malah meminta pekan ini untuk dibayarkan secara tunai sebesar Rp1.047 miliar. “Sedangkan di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sudah terdata sesuai dengan kepala keluarga (KK) sebanyak 642 by name by address untuk masyarakat di empat kampung dengan total Rp200 juta,” ucapnya. (Arr)