“Zero Complain” Tapi Masih Banyak Keluhan, Ketua DPRD Bekasi Sentil Program Andalan Wali Kota
Bekasi – Program Zero Complain yang diklaim sebagai tonggak perubahan dalam 100 hari pertama Wali Kota Bekasi, justru menuai kritik tajam dari Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi.
Dalam penilaiannya, program tersebut belum benar-benar menyentuh realitas di lapangan. Alih-alih nol keluhan, warga masih banyak mengeluh.
“Lampu jalan mati, saluran air tersumbat, jalan rusak, bangunan liar di pinggir kali masih berdiri. Kalau begini, Zero Complain itu belum sampai ke publik. Jangan-jangan hanya slogan tanpa penyelesaian,” tegas Sardi, kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Sardi menilai, tidak cukup program digembar-gemborkan sebagai prestasi jika tidak dibarengi transparansi dan pelaporan yang rinci kepada masyarakat. Baginya, program tanpa arah yang jelas hanya akan jadi pencitraan sesaat.
“Mana progresnya? Sampaikan ke masyarakat, dari sepuluh janji, berapa yang sudah dilaksanakan? OPD mana yang mengerjakan? Ini penting untuk mengukur sejauh mana kinerja Pemkot, bukan cuma retorika,” serunya.
Kritik Konstruktif, Bukan Menjatuhkan
Sardi menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan upaya menjatuhkan, melainkan bagian dari fungsi kontrol DPRD agar pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Ia pun meminta Wali Kota Bekasi menyampaikan secara terbuka penjabaran teknis dari program Zero Complain. Misalnya, langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan, kendala yang dihadapi, dan capaian yang bisa diverifikasi publik.
“Kalau memang betul-betul serius ingin membangun Kota Bekasi dengan nol keluhan, ayo buktikan di lapangan. Jangan sampai masyarakat justru merasa makin banyak persoalan yang tidak ditangani,” tambahnya.
Tantangan untuk Pemkot: Jangan Tutupi Keluhan, Tuntaskan!
Dalam konteks ini, Sardi juga menyentil peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyukseskan visi dan misi kepala daerah.
“Kalau OPD tidak tahu arah kerjanya, ya jangan harap program bisa jalan. Harus ada sinergi, bukan sekadar euforia 100 hari,” katanya.
Ia berharap Pemkot Bekasi segera menjadikan kritik DPRD sebagai bahan perbaikan dan bukan dianggap sebagai hambatan.
“Kami ini bukan lawan, tapi mitra kritis. Yang kami inginkan hanya satu: pelayanan publik yang nyata, bukan basa-basi,” pungkasnya.
“Zero Complain” mestinya bukan sekadar zero noise. Rakyat tidak menuntut kesempurnaan, tapi butuh ketulusan, transparansi, dan hasil nyata di depan mata.
About Author
