Dinilai Gagal, Mahasiswa Minta BPJS Kesehatan Dibubarkan
Serang- Dinilai gagal dalam memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat dan hanya mementingkan untuk mendapatkn profit semata, puluhan Mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang, menuntut pembubaran BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata), Senin (16/1219).
Berdasarkan pantauan kru digdayamedia.id, mahasiswa tiba di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang sekitar pukul 13.15 WIB. dan langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sembari diiringi gemericik air hujan, Mahasiswa melakukan orasi didepan Gerbang Puspemkot Serang.
Alhasil, setelah setengah jam lebih berorasi, mahasiswa diizinkan masuk guna malakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana.
Salah satu perwakilan masa aksi, Samsul Maarif mengatakan, sebelum dibubarkan, BPJS harus terlebihdahulu diaudit sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap masyarakat.
“Kami menduga bahwa defisit yang terjadi di BPJS kami tidak percaya, padahalkan ada donor dari APBN, APBD dan rakyat,” ujarnya
Pihaknya juga menawarkan sistem jaminan kesehatan yang dinilai lebih efektif dibandingkan BPJS, yaitu Jamkesrata. Lebih jauh lagi Samsul menjelaskan, bahwa sistem Jamkesrata ini menjamin seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali dengan standard layanan yang layak.
“Jamkesrata merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan jaminan kesehatan yang promotif, preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu harus
dilaksanakan secara langsung oleh negara melalui Kementerian Kesehatan,” katanya.
Pemerintah Daerah juga, kata Samsul, dapat berpartisipasi dalam Jamkearata melalui alokasi APBD. Namun tidak membatasi rakyat untuk berobat di manapun dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu data atau nomor kepesertaannya dikeluarkan oleh
Pemerintah Pusat.
“Pemerintah juga tentu wajib mengembangkan konsep hidup sehat, terutama pada faktor perilaku dan lingkungan sehat yang berkontribusi 70% terhadap kesehatan manusia, di samping kelainan bawaan dan akses kesehatan (30%),” jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Tb. Urip Henus Surawardhana mengatakan dirinya tidak bisa memutuskan atas tuntutan mahasiswa. Namun, pihaknya harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan Walikota maupun Wakil Walikota Serang.
“Kami akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pimpinan, nanti apa arahan dari pimpinan baru kami lakukan hal itu,” katanya kepada wartawan.
Setelah melakukan audiensi, mahasiswa menyatakan pihaknya telah kecewa dengan tidak adanya Walikota dan Wakil Walikota Serang. Namun, mereka akan menunggu jawaban selama kurun waktu seminggu, jika tidak ada jawaban, pihaknya mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi untuk melakukan demonstrasi.
Diketahui, organisasi-organisasi yang menyuarakan aspirasinya yakni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Serang, HMI MPO dan SWOT Kota Serang dan API Kartini Kota Serang.(arr)
About Author
